Jakarta – Lentera Kajian Terorisme (LEKAT) menyoroti terkait masih adanya dugaan penyebaran pemahaman anti-Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keinginan mengubah ideologi Pancasila.
Misalnya dengan modus yang telah dilakukan dengan menyusup ke dalam kampus.
Kelompok GEMA Pembebasan adalah satu dari banyak organisasi yang diduga memiliki ide dalam penyebaran ideologi khilafah dan anti ideologi Pancasila di lingkup mahasiswa karena merupakan sayap eks HTI di lingkungan kampus.
Tak ada beda dengan organisasi lainnya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga memiliki sayap di lingkungan kampus. Organisasi itu bernama Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan. Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menyebut organisasi itu bagian dari HTI.
Zul Nasution sebagai inisiator LEKAT (Lentera Kajian Terorisme) menyatakan bahwa dalam menyikapi perkembangan situasi saat ini perlu penolakan dengan tegas kepada Gema Pembebasan serta kewaspadaan dalam menghadapinya.
“Kami menolak organisasi dan aktivitas yang berorientasi dan beraflliasi dengan gerakan radikalisme atau organisasi kemasyarakatan dan organisasi mahasiswa dalam hal ini Gema Pembebasan yang bertentangan dengan Pancasila,” tuturnya.
“Instansi Perguruan Tinggi pun seharusnya menolak dengan tegas dan mewaspadai berkembangnya gerakan mereka ini. Ikhtiar pencegahan paham radikalisme dan terorisme dianggap perlu dilakukan sejak dini, bahkan sejak di lingkungan pendidikan, kata Zul pada media, Senin (17/3/2025).
Gema Pembebasan yang diduga sudah tersebar di beberapa universitas menjadi perhatian Lentera Kajian Terorisme (LEKAT). Ucap Zul yang juga Alumni Mahasiswa UIN Jakarta ini.
“Kami khawatir terjadi perekrutan terhadap mahasiswa baru dengan melakukan pengajian-pengajian kecil. Disanalah dugaan doktrin pemahaman anti NKRI dimasukkan dan disusupi dengan ideologi yang berselimutkan khilafah. Tegasnya.
“Untuk itu kami mendukung Pemerintah dan Pihak Civitas Kampus-kampus menerbitkan larangan hadirnya organisasi ini di sekitar kampus”. Tutupnya.
Diketahui saat ini Shiddiq Rabbani adalah Ketua Umum Gema Pembebasan yang resmi dibentuk pada tanggal 28 Februari 2004 di Auditorium Pusat Kajian Jepang Unversitas Indonesia (UI). Setelah terbentuk, organisasi ini terus menyebar di Indonesia mulai tingkat pusat hingga perguruan tinggi dengan membentuk struktur baku Pengurus Pusat (PP), Pengurus Wilayah (PW), Pengurus Daerah (PD) hingga Pengurus Komisariat (PK).
