Jakarta – Di Penghujung tahun, Presidium Indonesia yang berisikan kalangan profesional lintas generasi, akademisi, dan aktivis yang memiliki komitmen kuat pada negara hukum dan demokrasi menyatakan sikap.
Menurut Presidium Indonesia, bangsa Indonesia memasuki episode Darurat Brutalitas Politik, hal itu ditandai seiring dengan adanya peristiwa di Klaten dan Boyolali, peristiwa tindak kekerasan yang sangat tidak bisa diterima oleh siapapun. Dari peristiwa itu satu orang meninggal dunia dan empat orang mengalami luka-luka berat.
Oleh karenanya, mereka menyampaikan pertama mengutuk tindakan kekerasan tersebut sebab kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum dan demokrasi.
“Kami mendesak kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut,” tegas Presidium Indonesia saat jumpa persnya hari ini.
Turut hadir diantaranya Joshua Napitupulu, Benny Rhamdani, Ubedilah Badrun, Firman Tendry, Buya Azwar, dan Hari Purwanto.
Mereka juga mengingatkan agar aparat TNI/Polri untuk bersikap netral dalam seluruh proses Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Kata mereka, dalam rangka konsolidasi demokrasi dan semangat reformasi, maka kasus itu harus ditindaklanjuti oleh Pengadilan Militer karena pelakunya adalah aparat TNI berpakaian sipil dan Komnas HAM karena ada dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa Kekerasan tersebut.
“Jika kasus tersebut tidak dituntaskan kami mendesak kepada Panglima TNI, KSAD, Pangdam IV Diponegoro, Danrem serta Dandim untuk memegang teguh kode etik TNI dengan cara mengundurkan diri dari jabatannya sebagai tanda kesungguhan TNI membenahi institusinya dan menjadi peringatan keras untuk seluruh jajaran TNI,” sebutnya.
“Dan jika peristiwa tersebut tidak diusut tuntas secara adil maka kami menilai ini semacam pembiaran terhadap brutalitas yang menandakan masa depan demokrasi makin suram,” pungkasnya.
