Banten – Dinasti Atut merujuk pada pengaruh keluarga mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, dalam politik dan pemerintahan di Provinsi Banten, Indonesia. Dinasti ini dikenal karena dominasi politiknya yang kuat di Banten selama bertahun-tahun, di mana banyak posisi penting dipegang oleh anggota keluarga Atut atau orang-orang yang dekat dengan mereka.
Banyak yang mengkritik dinasti ini karena adanya dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai kebijakan dan proyek pemerintah daerah, serta adanya upaya untuk mempertahankan kekuasaan keluarga dengan cara-cara yang dianggap kurang sehat. Beberapa anggota keluarga Atut dan kroninya juga terseret kasus hukum, termasuk kasus suap dan korupsi. Skandal-skandal ini sempat mencoreng citra pemerintahan Banten dan menimbulkan persepsi bahwa kekuasaan keluarga Atut telah menciptakan semacam oligarki yang merugikan masyarakat umum.
Kritik terhadap dinasti Atut menjadi sorotan besar karena dianggap sebagai contoh dari bahaya politik dinasti di Indonesia, di mana keluarga atau kelompok tertentu mempertahankan kekuasaan secara turun-temurun dengan sedikit akuntabilitas.
Airin Rachmi Diany adalah mantan Wali Kota Tangerang Selatan yang menjabat selama dua periode, dari 2011 hingga 2021. Ia juga dikenal sebagai istri dari Tubagus Chaeri Wardana (Wawan), adik kandung mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Keterkaitan ini menimbulkan persepsi bahwa Airin merupakan bagian dari “Dinasti Atut” di Banten.
Kritik terhadap kepemimpinan Airin sering dikaitkan dengan dugaan praktik politik dinasti di Banten. Beberapa pihak khawatir bahwa dominasi keluarga tertentu dalam pemerintahan dapat menghambat demokrasi dan transparansi. Selain itu, suaminya, Wawan, terlibat dalam kasus korupsi yang menambah sorotan negatif terhadap Airin.
Namun, Airin menegaskan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal keturunan, tetapi juga tentang pengetahuan, kemampuan, dan kemauan keras. Ia menyatakan bahwa perjalanan politiknya tidak semata-mata berjalan mulus hanya karena latar belakang keluarga.
Dalam konteks ini, penting bagi pemilih untuk mempertimbangkan rekam jejak, kompetensi, dan integritas calon pemimpin secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan hubungan keluarga atau persepsi publik.
