JAKARTA – Sejumlah masyarakat Komplek Permata Buana, Kembangan, Jakarta Barat mengalami ketakutan akibat ulah pengurus RW 11. Warga terancam dipersekusi dan diskriminatif lantaran menolak pungli pengurus RW setempat.
Hal itu terungkap usai seorang warga RT 01 RW 11, Candy dan Johan menjalani sidang perdana kasus pemerasan, pencemaran nama baik UU ITE. Ia mengaku mengalami persekusi usai menolak memberikan uang sebagai kompensasi renovasi rumahnya.
“Saya mendapatkan intimidasi, mulai dari larangan renovasi rumah, melarang kendaraan material masuk, hingga ancaman terhadap tukang yang bekerja,” kata Candy dalam kesaksisannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat beberapa waktu lalu.
Candy dan Johan juga sempat mendapatkan ancaman secara verbal melalui pesan WhatsApp-nya dan telepon. Bahkan mereka sempat diminta uang senilai puluhan juta sebagai kompensasi renovasi rumah mereka.
Sementara itu, pantauan di lokasi, kawasan Komplek Perumahan Permata Buana sangat steril. Sejumlah akses masuk di kawasan itu harus melewati beberapa pos keamanan yang ketat.
Selain itu, di dalam kawasan itu pula terdapat beberapa portal maupun pagar yang membatasi akses masuk sejumlah kendaraan. Bisa dipastikan selain penghuni sendiri tidak bisa masuk ke kawasan itu.
Keluhan akan pungli juga disampaikan oleh JN (39), warga lainnya. Ia mengaku sudah 7 tahun tinggal di sana dan kerap menerima pungli dari beberapa pengurus. Mulai dari renovasi pengantaran barang dan acara lainnya.
“Kami seperti dipaksa suruh bayar. Kalo tidak bayar kami mendapatkan sikap diskriminatif. Kaya dicuekin, pengurusan administrasi kependudukan diperumit, hingga lainnya dalam pengurusan IPL,” katanya sembari mengatakan pungli demikian terjadi dua tahun terakhir.
Senada To (63), mengatakan dirinya pernah mendapatkan persekusi di atas. Ia kala itu melaporkan soal penutupan akses jalan yang dianggap merugikan dirinya ke Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.
Bukannya dilakukan diskusi untuk mencari solusi. Tapi mendapatkan tekanan. Ia bahkan sempat mendapatkan ancaman verbal, hingga berujung melaporkan kejadian ini ke pihak ke Polisi.
Tidak hanya itu, baik Candy, Johan, Jn, dan To sendiri mengakui keuangan pengurus RT RW di tempatnya tidak terbuka. Ini terlihat dengan tidak pernah adanya laporan keuangan dari warga dan penggunaanya dalam beberapa tahun.
Bahkan terhadap itu, banyak warga yang protes, namun ancaman kekerasan verbal. Kondisi ini membuat mereka tidak nyaman.
Disisi lain, banyak pemilik rumah juga yang kesulitan menjual rumahnya. Sebab banyak agen perumahan tidak bisa masang iklan dan spanduk karena alasan bayar IPL.
“Ini kan menghambat penjualan rumah saya laku terjual,” timpal Jn lantaran pengurus meminta izin untuk kompensasi pemasangan spanduk.
Bahkan aturan ketat yang terjadi dianggap kelewa batas. Ia menjelaskan pernah sewaktu-waktu salah satu pagar rumah seorang warga ambruk. Karena darurat, pemilik rumah kemudian memanggil tukang las.
Namun pemanggilan itu sia-sia, lantaran tukang las tidak diperkenankan masuk sebelum mendapatkan izin.
“Inikan lucu, masa iya kami harus izin untuk membenahi rumah kami sendiri. Okelah terlepas dari kasus itu, kami juga saat merenovasi diminta membayar IMB, sementara IMB dari pemda aja gratis,” tutupnya.
