Jakarta – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini tampak sepi peminat. Meski sebelumnya sempat dikabarkan akan dihadiri hingga 50 ribu pengemudi ojek online (ojol), nyatanya hanya puluhan peserta yang hadir di lapangan.
Ketua Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengklaim bahwa ribuan pengemudi memilih untuk melakukan aksi diam dengan offbid massal, yakni mematikan aplikasi ojek online sebagai bentuk protes. Aksi ini dilakukan untuk menekan perusahaan aplikasi agar mengubah skema pembagian pendapatan menjadi 90 persen untuk pengemudi dan 10 persen untuk perusahaan.
Namun, dari pantauan langsung di lokasi, jumlah massa yang hadir jauh dari ekspektasi dan justru didominasi oleh awak media yang meliput jalannya aksi. Tampak pula bahwa tidak semua komunitas pengemudi ojol mendukung aksi ini.
Koalisi Ojol Nasional (KON), yang merupakan komunitas ojol dengan jumlah anggota terbesar di Indonesia, menyatakan tidak ikut dalam aksi tersebut. Ketua Presidium KON, Andi Kristiyanto, menyebut bahwa aksi ini sarat muatan politis dan tidak mewakili kepentingan sebagian besar pengemudi.
“KON tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa hari ini. Beberapa poin tuntutan aksi kita berbeda, dan kami tetap menganggap bahwa tuntutan tersebut hanya mewakili segelintir ojol,” ujar Andi kepada wartawan.
Sikap serupa juga datang dari Asosiasi Pengemudi Online Bersatu (APOB). Ketua APOB, Kemed, menyatakan bahwa tuntutan untuk menurunkan potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen dianggap tidak relevan dan justru berpotensi menghilangkan manfaat yang selama ini diterima mitra pengemudi.
“Potongan 20 persen itu memang diatur dalam KP 1001 Tahun 2022. Ada potongan langsung 15 persen dan lima persen untuk kesejahteraan mitra, seperti voucher swadaya. Kalau langsung ditekan jadi 10 persen, justru bisa menghapus hal-hal yang bermanfaat itu,” jelas Kemed.
Ia pun mengimbau para pengemudi untuk lebih fokus mengawasi penerapan potongan lima persen yang diklaim untuk kesejahteraan mitra, ketimbang menuntut penurunan komisi.
“Kami mengimbau teman-teman lihat yang penerapan lima persen ini apakah benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan mitra. Lima persen ini yang kita pantaulah,” pungkasnya.
Dengan minimnya partisipasi dan munculnya perbedaan pandangan dari berbagai asosiasi pengemudi, unjuk rasa kali ini dinilai kurang mendapat dukungan luas dari komunitas ojek online di Indonesia.
